SERAMBIMATA – Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas adalah salah satu bupati berprestasi yang dipilih rakyat melalui pilkada langsung. Bupati yang pernah mendapat penghargaan karena berhasil membangun kabupaten Banyuwangi tersebut mengaku menghormati proses politik di Jakarta yang memutuskan pilkada dilakukan oleh DPRD. Namun, menurut dia, keputusan tersebut tidak sesuai dengan harapan kepala daerah yang sebagian besar dipilih langsung oleh rakyat.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Divisi Otonomi Daerah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini, keputusan DPR RI di Jakarta bukan berarti kiamat bagi demokrasi. Tapi setidaknya keputusan tersebut telah merampas hak rakyat. Dan masih ada jalan lain yaitu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Seharusnya, menurut Anas, proses politik di Jakarta melihat pada fenomena yang ada di daerah.

“Jika nanti dipilih oleh DPRD, kepala daerah tidak perlu bangun jalan, tidak perlu menyapa warganya. Yang perlu hanya dekat DPRD. Tidak ada ikatan dengan rakyat Iya kan? Ini tidak sesuai dengan harapan dari teman-teman. Saya lihat ada sebagian teman kepala daerah menggunakan status foto hitam” ungkapnya.

Saat ditanya soal pemilihan bupati tahun 2015, Bupati Anas mengaku hanya akan fokus dengan pekerjaan yang belum terselesaikan.

“Keputusan tadi malam tidak akan mengurangi saya untuk terus menyapa rakyat. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus di lakukan setahun terakhir ini. Kita lihat saja nanti,” pungkasnya.