Ada Aroma Korupsi Dalam Implementasi Kurikulum 2013 ?

image

SERAMBIMATA – Di tengah polemik penghentian Kurikulum 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kian mengemuka. Kini muncul dugaan adanya praktek korupsi pada implementasi Kurikulum yang digagas Mendikbud sebelumnya Muhammad Nuh itu.

Aroma dan Indikasi Korupsi iti ditemukan Oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menindak lanjuti temuan itu, ICW akan segera membuat laporan indikasi korupsi tersebut kepada Irjen Kemendikbud Haryono Umar, demikian diungkapkan Febri Hendri AA dari ICW di Bandarlampung, Minggu kemarin (14/12).
“Selasa ini akan kami laporkan kepada Irjen Kemendikbud dan juga kami buka ke publik,” ujarnya.

Febri menyebutkan, pihaknya menemukan indikasi korupsi itu, seperti dalam penetapan harga buku untuk penerapan Kurikulum 2013 yang ditengarai telah dinaikkan dari harga normal antara Rp 10.000-Rp 15.000 per unit, menjadi Rp 50.000-Rp 60.000 per unit buku.
“Kami memiliki dokumen yang menunjukkan indikasi korupsi dengan modus mark up harga buku itu,” katanya lagi.

Febri menegaskan bahwa indikasi penyimpangan itu terjadi pada unit kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kendati ia masih enggan membeberkan secara lebih detail, mengingat baru akan dilaporkan dan disampaikan ke publik pada saatnya, dia memperkirakan penggelembungan harga buku itu bisa mencapai lima kali lipat dari seharusnya.

Ia juga mengungkap, pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam pelaksanaan pelatihan guru dalam penerapan Kurikulum 2013, seperti pelatihan yang seharusnya berlangsung selama lima hari ternyata hanya berjalan dua hari, namun dengan anggaran digunakan disertai bukti pendukung tetap berlangsung lima hari.
“Pada Selasa ini kami berencana melaporkan dan bertemu dengan Irjen Kemendikbud Haryono Umar untuk menyampaikan indikasi korupsi itu,” katanya pula.

ICW mendesak agar  pihak berwenang segera mengaudit semua paket pengadaan buku Kurikulum 2013, baik yang dianggarkan pada tahun 2013 maupun 2014, baik menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun anggaran Kemendikbud.
“Audit saja semuanya, sehingga bisa membuktikan ada tidaknya indikasi korupsi tersebut,” Tutup Febri.

Posted on 16 Desember 2014, in Pendidikan and tagged , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: