KPK : Korupsi di Daerah Semakin Sistemik dan Masif

image

SERAMBIMATA – Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas mengatakan, korupsi di daerah saat ini semakin sistemik dan masif. Hal itu didasarkan banyaknya masyarakat di daerah menyampaikan aspirasi dan harapan kepada KPK, mereka meminta agar  KPK membuka kantor di daerah.  Oleh sebab itu, KPK memandang perlu dilakukan penyelamatan terhadap keuangan APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sekaligus mencegah rakyat menjadi korban tin­dak pidana korupsi.

Selain itu, menurut Busyro maraknya kasus korupsi di daerah didasarkan pada riset yang dilakukan KPK bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya, banyak ditemukan data mengenai indikasi terjadi kebocoran anggaran. (Sekadar informasi,  data BPK menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara selama periode 2003-2013, pengelolaan anggaran yang mengandung unsur pidana ditemukan 432 kasus dengan nilai Rp 42,71 trilliun).

Oleh karena itu, menurutnya pembentukan KPK di daerah sudah mendesak dan perlu segera mendirikan Kantor KPK. Kantor KPK di daerah ditekankan untuk melakukan pencegahan. Mereka tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan. Hanya pencegahan saja.

Dengan pembentukan KPK di daerah, KPK ingin men­dorong terwu­judnya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan pro rakyat. Selain itu, juga KPK dae­rah akan dimaksimalkan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi.

Setali tiga uang dengan dengan pernyatakan Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas, KPK beren­cana membuka tiga kantor di daerah. Yakni, Indonesia bagian barat di Medan, Sumatra Utara. Indonesia bagian tengah  di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan, Indonesia bagian timur di Makasar, Sulawesi Selatan.

Namun demikian Banyak kalangan, termasuk sejumlah aktivis antikorupsi meragukan efektivitas Rencana Ko­misi Pemberantas Korupsi (KPK) membuka kantor cabang di daerah. Mereka khawatir, belum kuat­nya kontrol masyarakat daerah terhadap lembaga antirasuah tersebut akan membuat pesonil KPK rentan kehilangan independensi dan integitasnya.

Keraguan terhadap rencana itu juga sempat meluncur dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK meminta, lembaga yang dipimpin Abraham Samad tersebut agar mengkaji dahulu lebih dalam rencana tersebut.  Menurut JK, pembukaan kantor baru tanpa disiapkan pengawasan yang ketat serta didukung personil yang bagus, KPK rentan menjadi tempat mafia hukum. Dan faktanya, saat ini, KPK pusat sering mengeluhkan  kekurangan sumber daya manusia (SDM).

Diakhir pernyataannya Busyro meyakini kuatnya dukungan masyarakat terhadap KPK  dalam upaya pemberantasan korupsi hingga ke daerah. “Saya melihat dukungan masyarakat kepada KPK sangat kuat. Namun upaya pelemahan terhadap KPK juga cukup kuat”, ungkap Busyo.

Posted on 30 Desember 2014, in Politik and tagged , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: