Dari Ajang Muktamar Ke-33 : NU Tetapkan BPJS Halal dan Sesuai Syari’ah

1906219bahsul780x390

SERAMBIMATA, Salah satu poin penting yang dihasilkan dari ajang Muktamar ke-33 NU di Jombang adalah tentang status hukum BPJS Kesehatan, Kepastian ini ditunggu-ditunggu untuk menjawab polemik BPJS Kesehatan menyusul fatwa MUI yang menyatakan BPJS kesehatan haram. Melalui sidang komisi Bahsul Masail Waqi’iyah di Pesantren Tambakberas, dengan salah satu materi membahas BPJS, maka lahirlah keputusan hukum tentang status BPJS Kesehatan.

Forum Muktamar Ke-33 NU memutuskan Jaminan Kesehatan Nasional yang dioperasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak bermasalah secara syariah. Puluhan kiai yang hadir dari pelbagai penjuru di Indonesia pada sidang Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah ini bahkan menegaskan bahwa jaminan kesehatan BPJS sangat sesuai dengan semangat syariah.
Forum tertinggi di NU yang berlangsung di pesantren Bahrul Ulum Tambakberas kabupaten Jombang, Senin (3/8) malam, melihat akad yang berlaku dalam keanggotaan BPJS Kesehatan sudah sesuai syariah.

“Memang sudah menjadi kewajiban ala mayasiril muslimin (mereka yang mampu) untuk membantu mereka yang tidak atau belum mampu membiayai kesehatan dirinya,” kata pimpinan sidang Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah KH Ramadhan Khatib, Selasa (4/8) siang.

Forum Muktamar NU ini memutuskan BPJS Kesehatan sudah sesuai syariah meskipun selama ini dana setoran BPJS Kesehatan dilarikan ke bank konvensional. Pasalnya keputusan Muktamar NU yang sudah-sudah memutuskan bahwa transaksi bank konvensional hukumnya khilaf. Keputusan Muktamar NU waktu itu mengakomodasi fatwa halal, mubah, dan syubhat atas bank konvensional.

Namun demikian, forum sidang pimpinan menyarankan BPJS Kesehatan untuk menyetorkan dananya di bank syariah.

“Hasil keputusan ini akan disahkan pada sidang pleno Muktamar NU malam ini,” tandas kiai asal Kebumen.

BPJS Adalah Asuransi Sosial Bukan Komersial

Ketua Lembaga Kesehatan PBNU, Dr. dr. Imam Rasjidi memaparkan, bahwa BPJS itu sesuai dengan asuransi sosial. BPJS di Indonesia itu asuransi sosial terbesar di dunia bukan asuransi komersial. Dan tidak ada niatan untuk mengambil untung. Semata-mata untuk umat.

“Tahun 2014 itu merupakan tahun dimana diterapkan Jaminan kesehatan Nasional (JKN) dan badan pelaksananya adalah Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Itu sepertinya pengganti Asuransi Kesehatan (Askes), Asuransi Tenaga Kerja (Astek). Tujuannya adalah, saling tolong menolong. Dan pada dasarnya, negara itu membantu orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi,” ungkapnya waktu ditemui saat forum dipending oleh pimpinan sidang.

Ia menambahkan, jika BPJS dikatakan asuransi, itu asuransi sosial. Bukan asuransi seperti Prudential. BPJS itu merupakan produk dari negara sesuai UUD no. 40 tahun 2014. Saat itu diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bogor.

“Jadi saya kira niat pemerintah bagus. Karena dengan ini maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik”, pungkas salah satu dokter di MRCCC Siloam Hospitals Semanggi ini.

Sumber : NU online

Posted on 5 Agustus 2015, in Agama and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: