Halo, Calon Sarjana PTS Nonaktif, Bagaimana Kabar?

image

SERAMBIMATA, Menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi yang dinonaktifkan pemerintah pastilah bukan keinginan mereka, bahkan terbersit pikiran kalau kampusnya akan bermasalah juga tidak pernah. Sehingga begitu pemerintah memutuskan kampusnya termasuk perguruan tinggi nonaktif pasti mereka kaget dan bingung terkait nasib mereka. Lebih-lebih yang sebentar lagi akan menjadi sarjana.

Bayangan tidak bisa ikut wisuda hingga tidak bisa diakses di dunia kerja membayangi para calon sarjana yang menimba ilmu di sejumlah Perguruan Tinggi Swasta yang telah dinonaktifkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Benar saja, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir sebagaimana dikutip dari Republika online menegaskan mahasiswa yang hendak wisuda diwajibkan melapor terlebih dulu. Hal itu harus dilakukan karena perguruan tinggi tempat mereka kuliah telah dinyatakan non aktif. 
“Namanya nonaktif, ya, harus lapor kalau mau wisuda,” kata Nasir dalam suatu kesempatan.

Tidak cukup sampai di situ, Menristekdikti bahkan menegaskan PTS yang dinonaktifkan tak boleh memberikan gelar atau dengan kata lain tidak boleh mewisuda mahasiswanya, kecuali PTS tersebut menyelesaikan masalahnya.
“PTS yang nonaktif harus terlebih dulu menyelesaikan masalahnya. Kalau tidak, maka mahasiswa jelas yang akan dirugikan karena ijazah mereka tidak diakui,” tegasnya.

Pascapenonaktifan sejumlah PTS, ia mengatakan akan memanggil anggota yang tergabung dalam Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Mereka akan diminta untuk menginformasikan PTS nonaktif untuk tak menggelar wisuda.
“Yang pasti, ijazah mereka tidak sah selagi status PT itu masih nonaktif,” jelas Nasir. 

Sebelumnya, sebanyak 243 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) telah dinyatakan dinonaktifkan oleh Kemristekdikti. Informasi ini tertera dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo mengungkapkan ciri-ciri Perguruan Tinggi (PT) yang telah dinonaktifkan. Pertama, PT tersebut akan tidak dilayani pada pengusulan akreditasi ke BANPT.
”Pengajuan penambahan prodi baru tidak dilayani,” . Kata Patdono.

Menurut Patdono, PT-PT itu tidak akan dilayani ihwal sertifikasi dosen. Pemberian hibah dari pemerintah juga akan dihentikan. Selain itu, pengucuran beasiswa kepada mereka juga akan dihentikan. Secara prinsip, kata Patdono, memang demikian.

Patdono menegaskan, PT tersebut tidak akan memperoleh pelayanan semestinya dari pemerintah pusat. Mereka akan diaktifkan kembali jika telah melakukan perbaikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Semua berharap ada penyelesaian dari semua pihak agar mahasiswa dan calon sarjana yang selama ini benar-benar telah memenuhi kewajibannya sebagai mahasiswa tidak dirugikan, mulai dari perkuliahan, evaluasi hingga biaya yg selama ini dikeluarkan. Kalau pemerintah memberikan jalan keluar dengan memberikan kesempatan kepada PTS untuk memperbaiki kesalahannya, maka hal itu harus dilakukan demi masa depan para mahasiswanya.

Posted on 10 Oktober 2015, in Pendidikan and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: