Serambimata.com – Munculnya aksi penolakan terhadap keberadaan dan aktifitas kelompok Syiah di berbagai daerah di Jawa Timur belakangan ini, seperti di Bangil, Bondowoso, dan madura, mengundang keprihatinan berbagai pihak. Bagaimana tidak, modus serupa juga terjadi di beberapa kawasan di Timur Tengah. Konflik Sunni-Syiah itulah yang menjadi cikal bakal kehancuran beberapa negara Islam seperti Irak, Syiria, Yaman dan lainnya.

Oleh karena itu, mantan Ketua Umum PBNU yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH Hasyim Muzadi menyatakan potensi konflik Sunni-Syiah di sejumlah daerah di Jawa Timur, yakni Bangil, Bondowoso, Puger, dan Madura, perlu diwaspadai.

Kepada warga nahdliyin, kaum muslimin, aparat negara, dan seluruh lapisan masyarakat, Kyai Hasyim minta agar benar-benar mewaspadai terhadap berbagai potensi konflik yang  terjadi di beberapa tempat di Propinsi Jawa Timur.  Karena konflik Sunni-Syiah di dunia telah terbukti menjadi awal terobek-robeknya kaum muslimin bahkan penyebab terobek-robeknya sebuah negara. Juga hal ini, di Indonesia pasti merupakan ancaman terhadap NKRI.

“Konflik Sunni-Syiah di dunia telah terbukti menjadi awal terobek-robeknya kaum Muslimin bahkan penyebab terobek-robeknya sebuah negara. Juga hal ini, di Indonesia pasti merupakan ancaman terhadap NKRI,” kata Hasyim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/4).

Kaum Sunni harus mampu menahan diri terhadap ungkapan maupun sikap yang sengaja memancing terjadi konflik, karenanya kaum Sunni harus selalu bergandengan dengan aparat negara.

“Kita tentu bisa ikut merasakan sakit hati kaum Sunni ketika kaum Syiah menghujat Sayyidina Abu Bakar Assiddiq, Sayyidina Umar bin Khottob, Sayyidina Usman bin Affan, Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Hafsoh,  bahkan sampai mengkafirkan beliau2-beliau yang sangat dihormati di kalangan Sunni. Tapi kaum Sunni harus menahan diri dan selalu bergandengan dengan aparat negara.” Tambah Hasyim.

Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) itu menjelaskan bahwa sebenarnya ada kelompok Syiah yg tidak menghujat para Sahabat Nabi misalnya Kelomlpok Ja’fariyah dan Zaidiyah, namun jumlahnya sangat kecil bahkan lebih suka hanya digunakan promosi.

“Ketegangan sosial yang diakibatkan oleh hujatan ini apabila bersinggungan dengan politik kekuasaan akan terjadi kristalisasi kekuatan antar keduanya kemudian tahap selanjutnya akan terjadi konflik terbuka,” katanya.

Lebih jauh Kyai Hasyim menyatakan bahwa proses menuju konflik terbuka ini dimanfaatkan oleh banyak kaum Islamophobia (musuh Islam dunia) yang diam-diam memperparah arena konflik untuk melakukan devide et impera (pemecah belah) serta mempersiapkan intervensi pemikiran/militer asing baik blok timur maupun barat atas dalih keamanan dunia. 

“Inilah yang terjadi di Syuriah pada saat sekarang ini. Kalau sudah sampai tahap ini, sudah tidak lagi kelihatan Sunni-Syiahnya, yang ada hanya penderitaan dan kehancuran kaum Muslimin dan negara Islam,”

Sehingga menurut Kyai Hasyim,
Kenyataan pahit inilah yg mendorong berbagai negara Sunni melarang pengembangan Syiah melalui Undang-Undang seperti Sudan, Malaysia, Brunei, apalagi Saudi Arabia yg memang musuh bebuyutannya Syiah.

“Sedangkan di indonesia semua berdasarkan HAM, tidak peduli apakah HAM tersebut menuju persatuan atau cerai berai, bahkan kehancuran Indonesia.” katanya.

Akibatnya, Polri pun akan kehabisan langkah kalau menghadapi konflik sosial ideologis seperti ini karena tidak adanya payung hukum yang melindungi Polisi sendiri.

Khusus terkait potensi konflik di Jawa Timur, tidak menutup kemungkinan dalam hitungan waktu bisa saja terus menjalar ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Sumatera Utara Kalau tidak ada formula utuh kenegaraan dan sosial masyarakat untuk   penyelesaiannya.

Karenanya ia berpendapat, perlunya peran Aktif PBNU untuk menyelesaikan potensi  konflik tersebut.
“Seharusnya PBNU segera turun ke Jatim menyelesaikan masalah sangat rawan ini karena menyangkut keselamatan warga nahdliyin, umat Islam, dan negara”. Harapnya.

Kendati demikian, menurut Kyai Hasyim, banyak warga nahdliyin yang pesimis PBNU mau menyelesaikannya, karena tampaknya lebih penting bagi-bagi Kartanu ke para Pejabat Tinggi, tidak peduli pejabat tersebut orang NU atau tidak.

Sumber Republika dan lainnya.