Di Jawa Timur Terbanyak Ke-3 Ditemukan PNS Fiktif, di Kementerian ini…

image

Serambimata.com – Dari hasil pendataan ulang lewat sistem online atau e-PUPNS. Temuan mencengangkan dibeber oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN mengaku telah menemukan 57.724 PNS dengan status tidak jelas. Keberadaan mereka disebut masih misterius, belum diketahui apakah orangnya ada atau tidak. L

“Jujur saja saya sampai kaget melihat data e-PUPNS ini. Kok banyak sekali PNS misterius. Datanya semuanya lengkap tapi keberadaannya orangnya tidak jelas,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Jumat (22/4).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Bima Haria Wibisana

Bima mengungkapkan,‎ PNS bodong itu paling banyak untuk golongan 2a, 3a, 3b, dan 4a. Bahkan tercatat ada ratusan yang bergolongan 4e.

“Ini 57.724 PNS misterius ada di seluruh instansi pusat dan daerah. Biasanya yang PNS-nya banyak, yang misteriusnya juga banyak,” ujar Bima.

Bima memerinci, mayoritas PNS bodong itu tercatat bermasa pengabdian antara 10-30 tahun. Jika diasumsikan setiap PNS bergaji Rp 2,5 juta sampai Rp 5 juta, katanya, maka potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah.

Selain itu, dalam rincian yang diungkapkan Bima tersebut, di intansi pemerintah pusat data PNS fiktif paling banyak ditemukan di Kementerian Agama, jumlahnya mencapai 7000 PNS. Selanjutnya Kemendikbud (2700 orang), Kementerian Pertahanan (2000-an orang), BPN (1.800 orang) dan kementerian Keuangan (1.700-an orang).

Sedangkan instansi pemerintah daerah dengan temuan PNS fiktif terbanyak adalah DKI Jakarta karena jumlahnya mencapai 1.250 orang.

Sementara pemerintah daerah lainnya yang juga ditemukan PNS fiktif cukup banyak adalah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Jumlahnya tak sampai ribuan.

“Masing-masing kabupaten/kota ada sekitar 200 orang pegawai tidak jelas,” papar Bima.

Meski demikian, dari total 57.724 PNS dengan status ‘abu-abu’ itu, Bima tidak bisa memastikan keseluruhannya adalah bodong. Menurutnya, yang benar-benar fiktif sekitar 25 ribu orang.

“Saya belum bisa pastikan 57.724 orang ini semuanya bodong atau fiktif. Saya hanya berani mengatakan misterius saja karenanya akan kami telisik lebih lanjut. Namun, dari prediksi saya yang fiktif itu sekitar 25 ribuan orang. Ini angka minimal loh, bisa jadi lebih dari itu,” beber Bima.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pihak BKN sudah membentuk dua tim investigasi.

“Hari ini saya langsung bentuk dua tim. Tim pertama khusus investigasi 57.724 PNS misterius. Tim kedua untuk memverifikasi data 4,49 juta PNS yang sudah terdaftar,” ungkap Bima.

Khusus untuk menelisik data PNS misterius ini, lanjut Bima, pihaknya sudah mengantongi by name by adress sehingga tinggal dicocokkan dengan fisiknya. Data 57.724 itu akan diserahkan kepada masing-masing instansi untuk ditelisik, apakah orangnya memang ada atau tidak.

Kemudian, apakah selama ini menerima gaji atau tidak. “Jadi masing-masing hasil ini akan kami klasifikasikan dan kemudian kami laporkan kepada MenPAN-RB untuk diambil tindakan lebih lanjut,” tegasnya.

“Untuk kategori orangnya tidak ada tapi gajinya tetap jalan akan kami telusuri lagi. Berapa lama dia menerima gaji dan siapa yang menerima gaji. Kalau sudah jelas semuanya akan kami laporkan kepada MenPAN-RB untuk ditindaklanjuti. BKN juga akan menginformasikan hal ini kepada KPK,” imbuhnya.

Langkah tegas BKN ini menurut Bima, untuk menimbulkan efek jera bagi oknum yang sengaja melaporkan data lama.

“Saya curiga, mereka karena takut dan tidak jeli, akhirnya memasukkan data lama tanpa diverifikasi lagi. Mestinya data yang dimasukkan ke pusat itu harus data terbaru. Ini pulalah yang saya duga menyebabkan banyaknya PNS misterius,” paparnya

Bima mengaku, pihaknya akan melibatkan KPK jika hasil investigasi sudah diperoleh. Sebab, indikasi terjadinya potensi kerugian negara sudah kelihatan.

“Kami akan menggandeng KPK nanti. Bahkan dalam rakor kepegawaian nanti, KPK kami undang khusus. Kami akan buka data-data e-PUPNS yang kami peroleh. ‎BKN tidak punya kewenangan untuk menindaklanjuti masalah ini, harus instansi terkait seperti KemenPAN-RB yang lebih punya kuasa,” tandasnya.

Sumber Jurnalpolitik

Posted on 23 April 2016, in Ekonomi and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: