​Serambimata.com – Satu hari menjelang Hari Guru tahun 2016, dunia pendidikan tanah air dikejutkan dengan kabar akan dihapusnya (moratorium) Ujian Nasional (UN). Padahal isu yang selama ini mengemuka pasca kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dipegang Muhajir Efendi bukanlah UN melainkan isu Full day School dan dan hiruk pikuk lima hari di sekolah. 

Perihal wacana penghapusan UN yang sama sama sekali tak disinggung oleh Mendikbud. Lalu tiba-tiba pada Kamis (24/11/2016), Muhajir mengisyaratkan moratorium UN tinggal selangkah lagi. 

Bahkan Menteri yang menggantikan pejabat sebelumnya, Anies Baswedan itu menyatakan kalau pihaknya telah tuntas mengkaji Ujian Nasional (UN). Bahkan sudah diajukan ke Presiden dan tinggal menunggu persetujuan untuk dimoratoriumkan.

Muhajir beralasan, moratorium  UN perlu segera dilakukan karena UN berfungsi untuk pemetaan bukan sebagai kelulusan, jadi buat apa diteruskan. 

Penghapusan UN juga dimaksudkan untuk mengembalikan hak dan wewenang guru dalam mengevaluasi, baik pribadi maupun kolektif.

Bila presiden menyetujui, moratorium UN tersebut akan diberlakukan mulai 2017, tahun depan. Itu artinya siswa dan sekokah tak perlu lagi menyibukkan dengan ujian yang dilaksanakan satu kali di setiap jenjang pendidikan dasar hingga menengah tersebut. 

Lalu, sampai kapan Moratorium akan diberlakukan? Mendikbud belum bisa memastikan, karena hal itu didasarkan pada  keputusan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya tugas negara hanya sebagai pengawas, pembuat regulasi untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan. Dalam hal ini SMA dan SMK menjadi wewenang pemerintah provinsi, sedangkan SMP dan SD diserahkan pada kabupaten/ kota untuk meningkatkan standar tersebut.

Muhadjir juga mengatakan, pada UN 2015 /2016 , tercatat ada 30 persen sekolah yang hasil UN di atas standar nasional. Sedangkan, 70 persen sekolah yang belum memenuhi standar akan diberi treatment atau pembenahan agar dapat melampaui standar nasional, sehingga tugas pemerintah tidak hanya melakukan pemetaan UN.

Sebagai kosekuensi moratorium UN tersebut maka pembenahan mutlak diperlukan. Muhajir berjanji akan melakukan pembenahan dimulai dari bawah yakni dari peningkatan kualitas guru. Untuk itu, pemerintah akan melakukan sejumlah pelatihan, bimbingan, hingga pembenahan fisik kurikulum. Dalam hal ini, segala upaya dikolaborasikan, termasuk merevitalisasi sekolah.

Akankah Presiden menyetujui usulan moratorium Ujian Nasional oleh Menterinya tersebut? Kita tunggu saja kabar berikutnya. Apapun keputusannya nanti harus tetap disikapi dengan samangat perbaikan menuju pendidikan yang lebih baik. 

Andaisaja UN nanti benar-benar dihapus maka tugas dan tanggung jawab guru dan sekolah makin tidak ringan. Sekolan yang didalamnya ada guru, harus mampu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa tanpa UN pun mereka mampu melahirkan lulusan yang berkualitas bahkan lebih baik lagi.