PBNU Pasang Badan Hadapi Freepot, Ansor Siaga Satu
Serambimata.com – Langkah berani dan penuh resiko yang diambil pemerintah dalam menghadapi kisruh PT Freeport Indonesia mendapat dukungan dari Ormas Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) dan ormas sayapnya, Ansor. Keduanya menyatakan kesiapaannya mendukung pemerintah dalam melawan Freeport.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj di Kantornya usai bertemu Menteri ESDM, Ignatius Jonan di Kantor Kementrian ESDM, Senin lalu (20/2/2017).
Pertemuannya ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah dalam menghadapi polemik PT Freeport Indonesia yang saat ini masih belum menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang disodorkan pemerintah.
PBNU sebagai kelompok yang selalu berada di belakang pemerintah sebagai mitra masyarakat berkewajiban mengawal kebijakan pemerintah menghadapi PT Freeport yang dikabarkan akan menggugat pemerintah Indonesia ke Arbitrase internasional.
Richard C Adkerson President dan CEO Freeport McMoRan Inc melakukan konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2/2017) untuk menjelaskan duduk permasalahan. Ia menegaskan, Freeport tak dapat menerima IUPK.
Pemerintah telah memberikan izin rekomendasi ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia. Namun Freeport menolak berubah dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai syarat izin ekspor konsentrat tersebut.
Freeport menolak mengubah status jadi IUPK lantaran di dalam IUPK tersebut tidak adanya jaminan kepastian dan stabilitas untuk investasi jangka panjang di Tambang Grasberg, Papua.
Jonan berharap Freeport tidak buru-buru membawa persoalan ini ke Arbitrase Internasional tapi kalau ngotot Menteri ESDM siap menghadapinya.
Seperti diketahui, PT Freeport Indonesia telah menghentikan kegiatan produksinya sejak 10 Februari 2017 lalu. Para pekerja tambangnya di Mimika, Papua yang berjumlah puluhan ribu sudah dirumahkan. Jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut goyang. Lebih dari 90% pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mimika, sekitar 37% PAD Provinsi Papua berasal dari Freeport.
Puluhan ribu pekerjanya pun mengancam menduduki kantor-kantor pemerintah, bandara dan pelabuhan kalau pemerintah tak segera memulihkan kegiatan produksi Freeport.
Pangkal masalahnya, Freeport membutuhkan kepastian dan stabilitas untuk investasi jangka panjangnya di Tambang Grasberg, Papua. Sedangkan pemerintah menginginkan kendali yang lebih kuat atas kekayaan sumber daya mineral.
Setali tiga uang dengan organisasi induknya, Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, atau GP Ansor menyatakan siaga satu, untuk mendukung langkah pemerintah, terkait kisruh PT Freeport Indonesia.
Organisasi di bawah naungan Nahdhatul Ulama (NU) itu mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, agar tak gentar melakukan upaya divestasi saham perusahaan tambang di tanah Papua tersebut.
“Semua anggota dan kader (Ansor) sudah siaga satu dan siap membantu jika dibutuhkan negara (terkait divestasi saham Freeport),” kata Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil, Senin 20 Februari 2017.
Dukungan terhadap Menteri Jonan itu, kata Yaqut, untuk memastikan pemerintah menjalankan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, terkait penguasaan maupun pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Pria yang juga anggota Komisi VI DPR itu menilai sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang mengubah Pasal 97 PP Nomor 23 Tahun 2010, bahwa Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki asing untuk melakukan divestasi sahamnya secara bertahap.
“Maka paling sedikit 51 persen (saham) dimiliki peserta Indonesia. Hal itu mencerminkan semangat penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam sesuai konstitusi,” ujarnya.
Atas dasar tersebut, pihaknya mengimbau Menteri Jonan berani dan konsisten menjalankan amanat konstitusi, serta tidak mudah tunduk pada desakan siapa pun. Termasuk, desakan dari PT Freeport Indonesia dan pihak lain.
“GP Ansor siap untuk bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa untuk memastikan pelaksanaan penerapan PP Nomor 1 Tahun 2017 itu. Ini, demi kemakmuran Indonesia dan saudara kita di Papua,” jelasnya.
Lebih jauh, Yaqut menyatakan, telah mengintruksikan seluruh anggota maupun kader Ansor dan Banser untuk satu komando terkait dukungan itu. Pihaknya, bahkan terbuka untuk membantu pemerintah melakukan akuisisi, analisis dan artikulasi big data atas PT Freeport, serta rekayasa-rekayasa sosial bila dibutuhkan negara.
“Siaga satu ini, khususnya jika PT Freeport menempuh jalur arbitrase. Karena, mereka sudah melakukan pemecatan pegawai sebagai upaya menekan pemerintah. Ini jelas menunjukkan wajah asli kapitalisme korporasi asing di bumi Nusantara kita tercinta,” katanya.
dari berbagai sumber
Posted on 22 Februari 2017, in Ekonomi and tagged Ansor, arbitrase internasional, Freeport, Ignatius Jonan, kisruh Freeport, PBNU, PT Freeport Indonesia. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.
serambimata.com 
Tinggalkan komentar
Comments 0