Serambimata.com – Sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) telah banyak menoreh sejarah dalam keikutsertaannya membantu dan menyelesaikan konflik tak berkesudahan Palestina dan Israel. Sejarah mencatat, bagaimana NU yang saat itu tengah melawan penjajah Belanda mendapat empati dunia terutama dari negara-negara Arab atas aksi solidaritasnya menyerukan membaca qunut nazilah setiap sholat fardhu selama satu tahun penuh saat itu.

Di era KH. Abadurrahman Wahid atau Gus Dur berbagai upaya juga dilakukan untuk meciptakan perdamaian bagi kedua negara itu. Saat itu upaya membangun dialog hingga upaya kerjasama dibangun dengan para pemimpin negara yang sedang bertikai. Meskipun banyak menuai kritik bahkan kecaman dari dalam negeri. Upaya perdamaian yang digagas Gus Dur sedikit membuka harapan terutama bagi masyarakat Palestina bahkan Israel yang sebenarnya mereka sangat berharap kekerasan dan penindasan yang dilakukan negaraanya bisa segera berakhir. 

Akan Membentuk Komite Kemanusiaan dan Kemerdekaan Palestina

Lalu bagaimana sikap PBNU di era kepemimpinan KH. Said Aqil Siradj menyikapi sikap arogansi Israel yang menutup akses rakyat Palestina untuk sholat di Masjid Al Aqsa hingga terjadi tragedi berdarah usai sholat itu?
 
Dilansir dari nu.or.id, sebagai bentuk aksi nyata dalam membantu menangani krisis kemanusiaan di Palestina, PBNU akan segera membentuk Komite Kemanusiaan dan Kemerdekaan Palestina (K3P).

“Tugas K3P ini selain memperjuangkan keselamatan dan hak rakyat Palestina, juga menggalang solidaritas dunia untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” kata Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini dalam keterangan, Rabu (26/7).

Dia mengatakan komite itu merupakan tindak lanjut amanat Muktamar ke-33 NU di Jombang 2015, Jawa Timur.

Helmy menolak keras jika ada pihak yang menganggap bahwa yang terjadi di Palestina adalah konflik agama semata.
Oleh karena itu, dia mengatakan PBNU berharap negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan tetap dewan keamanan PBB seperti Prancis, Britania Raya, Amerika, dan Rusia untuk secepatnya memberikan perlindungan bagi rakyat Palestina.

Menurut dia, tindakan protektif terhadap Palestina penting dilakukan untuk menepis isu keberpihakan PBB selama ini yang cenderung mengabaikan Palestina.
“Kami memandang apa yang terjadi di Palestina adalah krisis kemanusiaan. Maka yang digalang komite ini bukan hanya sebatas ukhuwah Islamiyah tapi lebih dari itu adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan,” kata Helmy.