Monthly Archives: Agustus 2017

Soal FDS, Ini Permintaan Kemenag kepada Kemendikbud


Serambimata.com – Pro Kontra penerapan lima hari di sekolah terus bergulir. Dukungan terhadap kebijakan yang kemudian populer dengan istilah FDS ( Full Day School atau Five Days School) tidak kalah kuat dengan gerakan penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tersebut. 

Alasan lebih banyak dampak buruk FDS dari pada dampak baiknya menjadi alasan utama penolakan kebijakan tersebut selain alasan mendasar lainnya, terutama bagi ribuan madrasah diniyah yang disinyalir paling terancam eksistensinya akibat FDS yang mengharuskan siswa berada di sekolah selama 8 jam hingga jam 4 sore itu. 

Lalu, bagaimana tanggapan kementerian Agama (Kemenag) sebagai institusi  yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap berbagai lembaga pendidikan keagamaan itu, baik formal maupun non formal? 

Dilansir dari Republika.co.id (11/8/2017), Kemenag meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendikbud) memperhatikan aspirasi masyakarat terkait kebijakan full day school (FDS). Pasalnya, penolakan terhadap kebijakan ini semakin menguat di kalangan masyarakat yang aktif di lembaga pendidikan keagamaan dan juga ormas keagamaan.

“Penerapan lima hari sekolah tak sesuai dengan karakteristik dan keragaman lembaga pendidikan di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan keagamaan yang sudah berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Mastuki di Jakarta, Kamis (10/08).

Menurut Mastuki, karakteristik pendidikan keagamaan Islam di Indonesia sangat unik. Di samping beragam jenisnya, ciri pendidikan keagamaan itu adalah mandiri, berstatus swasta dan milik masyarakat. Kemenag mengelola dan bertanggung jawab terhadap berbagai lembaga pendidikan keagamaan itu, baik formal maupun non formal.  

Tiga di antaranya yang bersinggungan langsung dengan penerapan lima hari sekolah adalah madrasah, diniyah, dan pesantren. Menurut dia, pembelajaran di ketiga lembaga itu sangat unik, khas, dan berorientasi pada pembentukan karakter keislaman yang kental. 

“Lima hari sekolah bukan hanya sulit diterapkan di madrasah, diniyah dan pesantren, tapi juga akan mengacaukan dan berakibat tumpang tindihnya pembelajaran di lembaga-lembaga ini. Makanya, kalau ada ormas Islam yang menolak lima hari sekolah, dapat dimengerti dari sisi ini,” ucapnya.

Mastuki menilai, penerapan lima hari sekolah jika dipaksakan untuk diterapkan di semua lembaga pendidikan, selain tidak produktif juga akan meningkatkan perlawanan dari masyarakat terhadap pemerintah.

Data Kementerian Agama mencatat, setidaknya 233.949 lembaga pendidikan Islam yang berpotensi terkena imbas lima hari sekolah jika dipaksakan untuk diterapkan pada semua level.

Dari jumlah itu, 14.293 pondok pesantren menyelenggarakan sekolah dan madrasah. Selain itu, ada 84.796 Madrasah Diniyah Takmiliyah yang terancam bermasalah dengan pola pembelajaran delapan jam dalam sehari.

Karena itu, Mastuki menyarankan lima hari sekolah tidak dipaksakan kepada masyarakat. Dia berharap Kemendikbud dapat menghargai inisiatif dan kontribusi pendidikan yang telah diselenggarakan masyarakat selama ini. “Lebih baik fokus pada pembentukan karakter yang bisa diterima oleh semua pihak,” katanya.

​Masyarakat Adat dan Umat Katolik Bangun Masjid, Ketika Lainnya Sibuk Hancurkan Patung

Serambimata.com – Entah ini kebetulan atau bukan, disaat ada sekelompok orang dengan terang-terangan melakukan aksi intoleran dan memaksakan kehendak ingin menghilangkan  simbol agama lain seperti patung yang dibangun atas biaya sendiri, nun jauh di sana tepatnya di Desa Aeramo, masyarakat adat dan umat katholik justru bahu membahu membangun sebuah masjid yang diperuntukkan bagi umat Islam. 

Read the rest of this entry

Tiga Hal ini Buktikan Kerapuhan Konsep Khilafah

​Serambimata.com – Sejak  19 Juli 2017 lalu, ormas yang tak henti menggaungkan khilafah di Indonesia, Hizbut Tahrir Indobesia (HTI) resmi dibubarkan. Bahkan pemerintah mencabut badan hukum HTI hanya beberapa saat setelah diterbitkannya perpu No. 2 tahun 2017. Tindakan tegas itu dilakukan karena ormas yang sejak lama ditolak diberbagai negara itu terbukti berupaya merongrong dasar negara dan anti-Pancasila. Khilafah sebagai sistem politik yang diusung HTI dikawatirkan dapat mengancam keutuhan NKRI. 

Read the rest of this entry

Ini Instruksi Lengkap PBNU Tolak Fullday School


Serambimata.com – Polemik Fullday School (FDS) belakangan kembali ramai. Penolakan terhadap penerapan lima hari di sekolah mulai pagi hingga sore tersebut kembali menguat karena disinyalir kebijakan Mendikbud yang baru itu diam-diam tetap dilaksanakan di beberapa sekolah meskipun presiden Jokowi sempat menyatakan akan menundanya. 

Read the rest of this entry

NU Himbau Agar tidak Mudah Percaya Info yang Menyudutkan NU

Serambimata.com – Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU telah memutuskan bahwa menyebar informasi tidak benar atau hoax hukumnya haram. Oleh karena itu masyarakat terutama warga nahdhiyin dihimbau agar berhati-hati dalam menerima dan menyikapi kabar bohong yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak mudah percaya jika ada berita baru, apalagi berita tersebut menyudutkan Nahdlatul Ulama (NU) adalah sikap yang perlu diambil agar tidak mudah terjebak pada perbuatan dosa dan diharamkan agama.

Read the rest of this entry