Serambimata.com –  Disaat dunia ramai-ramai mengecam Presiden Amerika Serikat, Donald Trump karena keputusan kontroversialnya yang mengakui Yarussalem sebagai ibu Kota Israel, di Indonesia justru dihebohkan dengan ditemukannya buku Mata Pelajaran IPS Kelas SD juga menyebut Yarussalem sebagai Ibu Kota Israel. Terungkapnya buku bermasalah tersebut justru terjadi saat Presiden RI, Joko Widodo bertolak ke Istanbul, Turki untuk mengikuti KTT luar biasa bersama negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyikapi sikap pemimpin Amerika terhadap eksistensi Palestina.

Yang mengejutkan, ternyata Buku Sekolah Elektronik (BSE) sudah ada di situs Kemendikbud tersebut sejak 9 tahun silam yakni tahun 2008. Artinya buku yang bermuatan informasi menyesatkan tersebut telah keluar sebelum UU Nomor 3 Tahun 2017 lahir di Indonesia. 

Tidak hanya di BSE, penyebutan Yerussalem sebagai ibu kota Israel juga beredar dalam bentuk buku cetak. Salah satunya dijumpahi di dalam buku IPS SD kelas 6 terbitan Yudistira. Di buku tersebut kesalahan fatal  terdapat pada nomor urut 7 pada tabel daftar negara di Benua Asia dan ibu kotanya. Sementara Palestina yang berada di nomor urut 12 justru tak ada nama ibu kota yang tertulis alias kosong. 

Ternyata tidak hanya Yudistira, kesalahan yang sama juga dilakukan oleh penerbit CV Bina Pustaka. Penyebutan Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel di buku tersebut terdapat di halaman 47 yang mencantumkan Israel dan Yerussalem di urutan ke-9 pada daftar negara-negara di Asia Barat dan ibu kotanya. 

Lalu, kecerobohan ini ulah  siapa? Mengapa baru dimunculkan sekarang? ketika Donald Trump dikecam dunia karena keputusannya bahkan pada saat Presiden Jokowi bertolak ke Turki? Padahal sudah sejak 9 tahun yang lalu kesalahan itu disebutkan di dalam buku pelajaran IPS kelas 6. 

Tidak hanya itu, dari hasil penulusuran Serambimata, ternyata penyebutan Yerussalem sebagai ibu kota Israel juga bisa dijumpahi di wikipedia dan google. Keduanya sama-sama  menganggap ibu kota Israel itu Yerusalem dan bukan lagi Tel Aviv. Silakan bisa dicek di http://wikipedia.org. 

Yudistira Minta Maaf  <!–

Penerbit buku, PT Yudhistira Ghalia Indonesia, meminta maaf terkait buku IPS kelas VI KTSP yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut Yudhistira, data tersebut mereka ambil dari internet. 

Dalam keterangan di situs resmi mereka, Yudhistira menjelaskan bahwa data soal Yerusalem sebagai ibu kota Israel mereka ambil dari sumber internet “World Population Data Sheet 2010”. Mereka mengaku tidak mengetahui kalauu ternyata data tersebut belum diakui secara sah oleh lembaga internasional. 
Karenanya sebagaimana dalam surat yang diunggah pada situs resmi Yudistira  pihaknya berjanji akan melakukan perbaikan atau revisi pada cetakan berikutnya,” tulis keterangan Yudhistira dalam situs resminya, Selasa (12/12/2017).

Pertanggung Jawaban Mendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy langsung bereaksi atas terungkapnya buku IPS SD  kelas VI yang bikin marah netizen itu dengan menariknya dari situs Kemendikbud, Selasa (12/12/2017). Menurut Muhajir, ada ketidakcermatan sehingga e-book tersebut diunggah. Buku tersebut kini sudah dihapus dalam daftar BSE Kemendikbud.

Meskipun menurut Kapuskurbuk (kepala pusat kurikulum dan perbukuan) buku tersebut sudah masuk BSE tahun 2008 lalu, namun menurut Muhajir hal itu sebuah kekhilafan yang memalukan,  karena disebabkan ketidakcermatan Tim Penilai Buku dalam menetapkan buku tersebut sebelum diunggah ke laman BSE Kemendikbud. 

Selian itu, Muhadjir juga meminta kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad untuk melakukan penelusuran agar diketahui siapa yang harus bertanggung jawab.

PBNU Minta Agara Lakukan Langkah Tegas

PBNU melalui  Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) meminta Penerbit Yudhistira yang menerbitkan buku Sekolah Dasar (SD) pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel, bukan Palestina untuk segera menarik kembali buku yang sudah beredar di masyarakat.

Permintaan itu disampaikan ketua LP Ma’arif NU, H Z Arifin Junaidi. Menurutnya apa yang tertera dalam buku tersebut bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia. Sejak dulu Indonesia tegas menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajahan dan pendudukan Israel atas Palestina.

H Arifin meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas terkait dengan kecerobohan fatal yang dilakukan Penerbit Yudhistira. Bahkan, kalau perlu dijatuhi sanksi agar tidak terulang kembali.

(Disarikan dari berbagai sumber)