Serambimata.com – 12 Juli 2018 menjadi saat-saat penting dan bersejarah bagi kedaulatan Republik Indonesia. Perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia, Freeport akhirnya menyerahkan sebagian besar sahamnya ke bumi pertiwi setelah berpuluh-puluh tahun Indonesia hanya mendapatkan tidak lebih dari 9,36 %.

Sayangnya prestasi pemerintahan Jokowi yang luar biasa ini tak semuanya mengapresiasi. Kaum pembenci masih saja nyinyir tak sedikitpun bangga apalagi berterimakasih. Mereka bilang apa yang dilakukan jokowi tak punya arti karena Freeport sudah tidak lagi menyimpan emas melimpah. Ada juga yang mengatakan, apa artinya miliki banyak saham kalau membelinya dengan berhutang. Yang lebih miris, mereka menuding semuanya tidak lebih dari politik pencitraan menghadapi pilpres 2019 mendatang.

Lalu, apa untungnya bagi Indonesia dengan menguasai 50 persen lebih saham freeport?

Penguasaan saham 51,2 % Freeport oleh Indonesia bukan hanya soal masih ada atau tidaknya emas di sana, tapi jauh lebih penting adalah menyangkut soal kedaulatan bangsa dan negara yang selama ini justru dijadikan slogan propaganda untuk melegalkan tuduhan mereka dan kelompoknya bahwa pemerintah tak bisa berbuat apa-apa untuk sejahterakan rakyatnya.

Tak hanya itu, kepemilikan saham sebesar itu juga membuktikan bahwa Indonesia kini benar-benar mampu mewujudkan mimpi bangsa Indonesia untuk menguasai sumber daya alam yang dimilikinya. Freeport bukan satu-satunya yang dikuasai selama 3,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penguasaan 100 % blok Mahakam oleh Pertamina, pembubaran sarang mafia migas PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral yang menggerus habis keuntungan negara di era sebelumnya hingga menenggelamkan ratusan kapal pelaku illegal fishing adalah sederat keberanian dan ketegasan kepemimpinan Jokowi yang prestesius.

Dari sisi finansial, keuntungan yang bakal didapat Indonesia diperkirakan bisa mengantongi dana sebesar US$60 miliar hingga US$90 miliar atau sekitar Rp864 triliun hingga Rp1.296 triliun (asumsi kurs Rp14.400 per dolar AS) dari kesepakatan harga dan skema divestasi saham PT Freeport yang diteken hari ini.

Jaminan keuntungan ini didapatkan jika pemerintah jadi memperpanjang operasional Freeport hingga 2041. Perhitungan tersebut berasal dari kontribusi pajak, royalti, dan dividen yang disetorkan kepada pemerintah yang diestimasi dari pergerakan harga tembaga di masa depan. Ini setara dengan 70 persen dari estimasi laba Freeport hingga 2041.

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180712185619-85-313655/ri-bakal-kantongi-rp867-t-dari-kepemilikan-saham-freeport

“Dan ini jelas sebuah lompatan. Kita harapkan nantinya akan mendapatkan pemasukan yang lebih besar dari pajak, dari royaltinya, dari dividen, dari retribusinya sehingga nilai tambah dari komoditas tambang yang ada di sana bisa dinikmati oleh kita semua”, begitu pesan Presiden Jokowi pasca disepakatinya perjanjian dengan Freeport di halaman facebooknya.

Untuk dapat menguasai PT Freepot hingga memilik 51 % saham di dalamnya tidaklah mudah. Sebelum sampai pada titik itu pemerintahan Jokowi sempat akan digugat ke pengadilan arbitrase internasional oleh Freeport. Bukannya mundur, Jokowi yang katanya planga-plongo itu ternyata keras kepala dan tak kenal menyerah. Ia tidak mundur meskipun berkali-kali diancam, bahkan Jokowi menjawabnya dengan tantangan balik kepada pihak Freeport untuk menggugat pemerintah ke pengadilan Arbitrase Internasional. “Indonesia sangat siap menghadapinya,” begitu kata Menteri ESDM Ignasius Jonan saat itu.

Hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun, Presiden Joko Widodo berhasil mengembalikan wajah Indonesia yang berdaulat dengan menguasai sumber daya alam yg dimiliki sebagaimana telah diamanatkan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan utk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sampai kapanpun engkau memimpin negeri pak Presiden, 2019 atau hingga 2024. Ini pasti akan menjadi amal jariyahmu yang kelak bisa dinikmati anak cucu bangsa ini. (Hans)