Serambimata.com – Mungkin sama seperti pendukung Jokowi lainnya, berita yang berseliweran di televisi hingga time line saya tentang pemerintah telah menjual aset pertamina membuat saya sedikit gelisah. Karena bila itu benar, ini adalah kekonyolon pemerintah melalui menteri di bidangnya.

Bagaimana tidak konyol, disaat Presiden Jokowi sibuk bekerja untuk kedaulatan negaranya dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyatnya, pada saat yang sama pihaknya justru hendak menjual aset negaranya.

Benar atau tidak kabar ini dan atas alasan apapun yang menjadi alasan pembenaran penjualan aset dan kekayaan pasti akan jadi boomerang. Segerombolan lawan yang sedang mencari kelemahan pemerintah akan memanfaatkannya untuk menyerang dan menjatuhkan. Kesalahan sekecil apapun yang dilakukan pemerintah pasti akan “digoreng” sebelum akhirnya “dilahap” mentah-mentah oleh para pengikut setianya yang sering kalap melihat dan mendengar kelebihan lawan.

Benar saja, tulisan dan unggahan saya tentang keunggulan Jokowi di salah satu survey terbaru oleh lembaga terkemuka dijawab dengan poster-poster nyinyir mulai soal penjualan aset negara ditambah dengan isu-isu lama yang selalu dijadikan amunisi untuk menjatuhkan.

Berarti kabar tentang pemerintah menjual aset Pertamina hoax dong? Tapi kok karyawan-karyawan Pertamina melakukan aksi unjuk rasa alias demo?

Benar, para manager dan karyawan demo berhari-hari karena mereka tahu kalau aset pertamina jadi dijual, atau perusahaan dirampingkan dengan alasan efektifitas dan efisiensi atau apapun istilahnya maka pasti sebagian dari mereka akan dirumahkan.

Tapi akhirnya menteri BUMN, Rini Sumarno yang menemui langsung para pendemo memastikan tidak ada keputusan dan persetujuan darinya mengenai penjualan aset tersebut.

Rini menegaskan, surat yang beredar tersebut merupakan respons dari surat yang diusulkan Pertamina kepada pemerintah yang sifatnya masih berupa izin prinsip, yakni perizinan kepada pemegang saham untuk mengkaji atas rencana-rencana aksi korporasi strategis Pertamina.

“Baca betul surat saya. Dalam surat saya katakan tolong dikaji untuk kemungkinan aksi korporasi downshare pada WK (Wilayah Kerja) yang dimiliki Pertamina. Saya juga tegaskan bahwa kendali harus tetap ada di Pertamina,” kata Rini ketika menemui massa aksi unjuk rasa dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPP) di depan gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Oleh karena itu, dalam suratnya Rini tegas meminta agar Pertamina mengkaji mendalam dan komprehensif bersama dengan Dewan Komisaris untuk mengusulkan opsi-opsi terbaik yang nantinya akan diajukan melalui mekanisme RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada kalimat “penjualan aset” ataupun “persetujuan penjualan aset” dalam surat tersebut. Justru Rini meminta Pertamina mempertahankan aset-aset strategis di hulu dengan menjadi pemegang kendali.

Rini memastikan, pihaknya akan selalu fokus untuk berupaya menyehatkan keuangan BUMN, sehingga kuat untuk waktu yang lama. “Pertamina harus sehat untuk 100 tahun ke depan, untuk anak cucu kita,” ujar Rini.<!–

Laa, sekarang jelas kan bahwa tidak ada niat dan keinginan pemerintah untuk menjual aset pertamina. Yang tampak kini justru pihak yang kerjaannya menjual isu murahan untuk menyerang dan menjatuhkan.

Kampret memang suka begitu siiih… 😁😁😁