Iklan

Category Archives: Pendidikan

Beasiswa Santri Berprestasi dari Jokowi 

Presiden Jokowi di tengah-tengah santri Pondok Pesantren Al Amien Parendua Sumenep Madura (foto: setkab.go.id)


Serambimata.com – Menyambut hari santri 22 Oktober tiba-tiba ada kejutan dari Presiden Jokowi. Kejutannya seakan menegaskan akan perhatiannya pada pondok pesantren dan kaum santri sekaligus menampik tudingan kalau ia tak berpihak pada Islam selama ini. Tak hanya kerap kali mengunjungi sejumlah pondok pesantren, pak Jokowi sering pula terlihat runtang-runtung bersama para Ulama dan Kiai bahkan ia tak sungkan sarungan di berbagai kesempatan bak seorang  priayi.

Read the rest of this entry

Iklan

Fullday School Dibatalkan, Madrasah Diniyah Menuai Harapan 

Serambimata.com – Akhirnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tak bisa diteruskan setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagaimana tercantum dalam lembaran negara nomor 195/2017 tanggal 6 September 2017, sebagai bagian dari upaya negara menjaga Pancasila dan NKRI. Permendikbud yang sempat menuai pro kontra tersebut batal dengan sendirinya setelah ditandanganinya Perpres oleh Presiden, Rabu (6/9/2017) di Istana Negara Jakarta. 

Read the rest of this entry

​Terungkap! Kabar Hoax Tolak FDS Teriak “Bunuh Menteri”

Serambimata.com – Tiba-tiba media sosial diramaikan oleh berita aksi demo yang berteriak “bunuh menteri”. Seperti biasa, media-media yang selama ini istiqomah menyerang NU dan pemerintah seperti portal-islam.id, oborislam.com, portal-piyungan.com, gemarakyat.id, pekanews.com, muslimbersatu.net dan lainnya kompak menyebar berita yang ditulis dengan judul Demo Tolak FDS Peserta Aksi Teriakan “Bunuh Menteri”.

Read the rest of this entry

Dampak FDS Mulai Terasa! Siswa Madin dan Pesantren Berkurang

(foto: radarpena.com)

​Serambimata.com – Yang dikhawatirkan akhirnya benar-banar terjadi,  meskipun masih sebagian sekolah yang menerapkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah, dampaknya sudah mulai terasa bagi madrasah diniyah dan pesantren. Tentu, hal ini berlaku bagi pesantren yang santrinya masih merangkap sekolah formal. 

Read the rest of this entry

Soal FDS, Ini Permintaan Kemenag kepada Kemendikbud


Serambimata.com – Pro Kontra penerapan lima hari di sekolah terus bergulir. Dukungan terhadap kebijakan yang kemudian populer dengan istilah FDS ( Full Day School atau Five Days School) tidak kalah kuat dengan gerakan penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tersebut. 

Alasan lebih banyak dampak buruk FDS dari pada dampak baiknya menjadi alasan utama penolakan kebijakan tersebut selain alasan mendasar lainnya, terutama bagi ribuan madrasah diniyah yang disinyalir paling terancam eksistensinya akibat FDS yang mengharuskan siswa berada di sekolah selama 8 jam hingga jam 4 sore itu. 

Lalu, bagaimana tanggapan kementerian Agama (Kemenag) sebagai institusi  yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap berbagai lembaga pendidikan keagamaan itu, baik formal maupun non formal? 

Dilansir dari Republika.co.id (11/8/2017), Kemenag meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendikbud) memperhatikan aspirasi masyakarat terkait kebijakan full day school (FDS). Pasalnya, penolakan terhadap kebijakan ini semakin menguat di kalangan masyarakat yang aktif di lembaga pendidikan keagamaan dan juga ormas keagamaan.

“Penerapan lima hari sekolah tak sesuai dengan karakteristik dan keragaman lembaga pendidikan di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan keagamaan yang sudah berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Mastuki di Jakarta, Kamis (10/08).

Menurut Mastuki, karakteristik pendidikan keagamaan Islam di Indonesia sangat unik. Di samping beragam jenisnya, ciri pendidikan keagamaan itu adalah mandiri, berstatus swasta dan milik masyarakat. Kemenag mengelola dan bertanggung jawab terhadap berbagai lembaga pendidikan keagamaan itu, baik formal maupun non formal.  

Tiga di antaranya yang bersinggungan langsung dengan penerapan lima hari sekolah adalah madrasah, diniyah, dan pesantren. Menurut dia, pembelajaran di ketiga lembaga itu sangat unik, khas, dan berorientasi pada pembentukan karakter keislaman yang kental. 

“Lima hari sekolah bukan hanya sulit diterapkan di madrasah, diniyah dan pesantren, tapi juga akan mengacaukan dan berakibat tumpang tindihnya pembelajaran di lembaga-lembaga ini. Makanya, kalau ada ormas Islam yang menolak lima hari sekolah, dapat dimengerti dari sisi ini,” ucapnya.

Mastuki menilai, penerapan lima hari sekolah jika dipaksakan untuk diterapkan di semua lembaga pendidikan, selain tidak produktif juga akan meningkatkan perlawanan dari masyarakat terhadap pemerintah.

Data Kementerian Agama mencatat, setidaknya 233.949 lembaga pendidikan Islam yang berpotensi terkena imbas lima hari sekolah jika dipaksakan untuk diterapkan pada semua level.

Dari jumlah itu, 14.293 pondok pesantren menyelenggarakan sekolah dan madrasah. Selain itu, ada 84.796 Madrasah Diniyah Takmiliyah yang terancam bermasalah dengan pola pembelajaran delapan jam dalam sehari.

Karena itu, Mastuki menyarankan lima hari sekolah tidak dipaksakan kepada masyarakat. Dia berharap Kemendikbud dapat menghargai inisiatif dan kontribusi pendidikan yang telah diselenggarakan masyarakat selama ini. “Lebih baik fokus pada pembentukan karakter yang bisa diterima oleh semua pihak,” katanya.