Arsip Blog

‘Ganasnya’ Pasal 158, Hampir Seluruh Gugatan Sengketa Pilkada Kandas Olehnya

image

Serambimata.com – Hingga persidangan kemarin, Senin (25/1/2016) hampir seluruh gugatan sengketa Pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah kandas. Dari 147 gugatan yang ditangani, MK sudah memutuskan 115 gugatan. Dan hanya 1 gugatan yang diterima MK, yakni sengketa Pilkada Halmahera Selatan. Itu artinya 114 gugatan sengketa pilkada telah berguguran di gedung MK. Angka yang sangat fantastis!.

Read the rest of this entry

MK Tolak Gugatan Hafass, Dadang Pastikan Kembali Pimpin Situbondo

image

Serambimata.com – Hari ini, Senin (25/1/2015) Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan pilkada pasangan Hamid – Fadhil (Hafass). Seperti gugatan pasangan dari daerah lainnya Gugatan Hafass juga kandas karena terbentur dengan ketentuan baru pasal Pasal 158 UU 8 tahun 2015 tentang ambang batas maksimal selisih suara yang bisa diajukan ke MK.

Read the rest of this entry

Tambah Lagi! MK Tolak 22 Gugatan Sengketa Pilkada

image

Serambimata.com – Setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menggugugurkan puluhan gugatan Sengketa Pilkada, kembali MK menambah daftar gugugatan pilkada yang tertolak. Ini menambah daftar panjang gugatan pilkada yang ditolak MK.

Read the rest of this entry

MK Coret 27 Gugatan Pilkada, yang Tidak Masuk Daftar Berikut Sidang Diteruskan

image

Serambimata.com – Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Arief Hidayat akhirnya membacakan putusan tentang pengajuan sengketa pilkada yang gugur karena berbagai alasan sehingga tidak bisa melanjutkan pada sidang berikutnya. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) mencoret 27 gugatan permohonan sengketa pilkada, Senin (18/1/2016). Putusan ini disebut putusan dismissal atau gugur sehingga tidak bisa diteruskan untuk lanjut ke persidangan selanjutnya.

Read the rest of this entry

Hari ini Sidang Sengketa Pilkada Situbondo, Jember, Sumenep dan Malang di MK

image

Serambimata.com – Pilkada serentak yang dilaksanakan 9 Desember 2015 lalu masih meyisakan persoalan. Ada enam kabupaten/kota di Jawa Timur yang menggugat hasil pilkada tersebut. Sehingga harus menempuh proses Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Read the rest of this entry