Arsip Blog
Naskah Lengkap Sikap PBNU Terhadap RUU HIP
Sikap PBNU Terhadap RUU HIP
PERKUAT PANCASILA SEBAGAI KONSENSUS KEBANGSAAN
بسم الله الرحمن الرحيم
Setelah melakukan pengkajian mendalam terhadap Naskah Akademik, rumusan draft RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan Catatan Rapat Badan Legislasi DPR RI Dalam Pengambilan Keputusan atas Penyusunan RUU HIP tanggal 22 April 2020, serta mencermati dengan seksama dinamika yang berkembang di masyarakat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Dari Sukorejo Sejarah Kembali Tercipta, Kaligrafi Pancasila Terbesar di Indonesia bahkan Dunia
Serambimata.com – Dengan iringan do’a dan dzikir basmalah yang dipimpin lansung Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, KHR Ahmad Azaim Ibrahimy, teks Pancasila dan Deklarasi tentang hubungan Pancasila dan Islam yang ditulis huruf Arab atau kaligrafi raksasa berlahan-lahan dibuka. Dalam waktu singkat, kaligrafi berukuran 27 x 9 meter yang semula ditutupi bendera merah putih akhirnya terbuka dengan diiringi pekikan takbir dan sholawat oleh ribuan santri, Ulama, Kiai, pejabat, pengurus Pesantren dan keluarga besar Pesantren Sukorejo.
Ser……….Banser Nasibmu
Serambimata.com – Sebagai Nahdliyyin saya sering bersentuhan dengan Banser. Pengajian rutin, akbar, karnaval, penanggulangan bencan, mantu sampai parkirpun mereka terlibat. Duchhhh…. saya sebagai warga negara merasa “kapiran” kalau tidak ada Banser.
Mengejutkan! Hasil Survei Sebut Banyak PNS yang Anti Pancasila
(Foto: nasional.republika.co.id)
Serambimata.com – PNS digaji negera karena mereka sudah terikat kontrak dengan negara untuk setia dan melayani masyararakat. Maka wajar saja ketika CPNS dilantik menjadi PNS, mereka disumpah untuk setiap kepada Pancasila, Undang-undang Dasar RI tahun 1945, dan NKRI.
KH. Ma’ruf Amin: Ulama Ikhlas Lepas Syariat Demi NKRI
KH. Ma’ruf Amin (foto: nadirhosen.net)
Serambimata.com – NKRI harga mati! Karenanya sangat tepat bila pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Di dalam perpu tersebut memuat pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik aspek substantif atau prosedur.
