Iklan

Soal FDS, Ini Permintaan Kemenag kepada Kemendikbud


Serambimata.com – Pro Kontra penerapan lima hari di sekolah terus bergulir. Dukungan terhadap kebijakan yang kemudian populer dengan istilah FDS ( Full Day School atau Five Days School) tidak kalah kuat dengan gerakan penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tersebut. 

Alasan lebih banyak dampak buruk FDS dari pada dampak baiknya menjadi alasan utama penolakan kebijakan tersebut selain alasan mendasar lainnya, terutama bagi ribuan madrasah diniyah yang disinyalir paling terancam eksistensinya akibat FDS yang mengharuskan siswa berada di sekolah selama 8 jam hingga jam 4 sore itu. 

Lalu, bagaimana tanggapan kementerian Agama (Kemenag) sebagai institusi  yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap berbagai lembaga pendidikan keagamaan itu, baik formal maupun non formal? 

Dilansir dari Republika.co.id (11/8/2017), Kemenag meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendikbud) memperhatikan aspirasi masyakarat terkait kebijakan full day school (FDS). Pasalnya, penolakan terhadap kebijakan ini semakin menguat di kalangan masyarakat yang aktif di lembaga pendidikan keagamaan dan juga ormas keagamaan.

“Penerapan lima hari sekolah tak sesuai dengan karakteristik dan keragaman lembaga pendidikan di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan keagamaan yang sudah berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Mastuki di Jakarta, Kamis (10/08).

Menurut Mastuki, karakteristik pendidikan keagamaan Islam di Indonesia sangat unik. Di samping beragam jenisnya, ciri pendidikan keagamaan itu adalah mandiri, berstatus swasta dan milik masyarakat. Kemenag mengelola dan bertanggung jawab terhadap berbagai lembaga pendidikan keagamaan itu, baik formal maupun non formal.  

Tiga di antaranya yang bersinggungan langsung dengan penerapan lima hari sekolah adalah madrasah, diniyah, dan pesantren. Menurut dia, pembelajaran di ketiga lembaga itu sangat unik, khas, dan berorientasi pada pembentukan karakter keislaman yang kental. 

“Lima hari sekolah bukan hanya sulit diterapkan di madrasah, diniyah dan pesantren, tapi juga akan mengacaukan dan berakibat tumpang tindihnya pembelajaran di lembaga-lembaga ini. Makanya, kalau ada ormas Islam yang menolak lima hari sekolah, dapat dimengerti dari sisi ini,” ucapnya.

Mastuki menilai, penerapan lima hari sekolah jika dipaksakan untuk diterapkan di semua lembaga pendidikan, selain tidak produktif juga akan meningkatkan perlawanan dari masyarakat terhadap pemerintah.

Data Kementerian Agama mencatat, setidaknya 233.949 lembaga pendidikan Islam yang berpotensi terkena imbas lima hari sekolah jika dipaksakan untuk diterapkan pada semua level.

Dari jumlah itu, 14.293 pondok pesantren menyelenggarakan sekolah dan madrasah. Selain itu, ada 84.796 Madrasah Diniyah Takmiliyah yang terancam bermasalah dengan pola pembelajaran delapan jam dalam sehari.

Karena itu, Mastuki menyarankan lima hari sekolah tidak dipaksakan kepada masyarakat. Dia berharap Kemendikbud dapat menghargai inisiatif dan kontribusi pendidikan yang telah diselenggarakan masyarakat selama ini. “Lebih baik fokus pada pembentukan karakter yang bisa diterima oleh semua pihak,” katanya.

Iklan

Posted on 12 Agustus 2017, in Pendidikan and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: