Serambimata.com | SITUBONDO – Akhirnya melalui penghitungan suara manual, Kamis (17/12/2015) KPUD Situbondo menetapkan H Dadang Wigiarto-H Yoyok Mulyadi (DADI) sebagai pemenang Pilkada Situbondo. Paslon nomor urut 3 itu berhasil mengumpulkan suara 194.624 suara. Disusul dibawahnya paslon nomor urut 2 (Hafass), dengan perolehan 158.934 suara.

Sementara paslon nomor urut 1, KH Abdullah Faqih Ghufron – H. Untung mendapatkan sebanyak 18.997 suara. Dengan demikian, total suara sah Pilkada Situbondo tahun 2015 mencapai 372.555 suara. Sementara suara tidak sah sebanyak 6.398 suara.

Saksi Paslon Nomor 2 Tolak Tandatangan Berita Acara.

Meskipun KPUD berhasil menetapkan pemenang Pilkada Situbondo, tapi tidak berarti pelaksanaan rekapitulasi suara berjalan mulus-mulus saja. Saksi paslon Hafass (Hamid-Fadil Situbondo Sejahtera) menyatakan menolak menandatangani berita acara hasil rapat pleno rekapitulasi. Tak hanya itu. Mereka juga berinisiatif untuk melaporkan adanya indikasi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pilkada Situbondo ke lembaga terkait di Jakarta.

“Dalam 1 x 24 jam dari sekarang, kita juga akan layangkan mosi tidak percaya terhadap penyelenggara pilkada Situbondo, atas kecurangan dan keberpihakannya terhadap paslon tertentu,” tegas Sunardi Muhib, Ketua Tim Pemenangan Hafass.

Usai menyatakan sikap penolakannya Saksi paslon nomor 2 langsung mengambil sikap Walk Out (WO) dari ruang sidang. Mereka menuding kualitas pelaksanaan Pilkada Situbondo tahun 2015 ini buruk, hingga mempengaruhi perolehan suara paslon.

Sunardi mengungkapkan, banyak indikasi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pilkada Situbondo. Termasuk adanya rekomendasi Panwaslih Situbondo, terkait adanya DPT invalid yang mencapai 17.719. KPU Situbondo dinilai tidak mengindahkan rekomendasi Panwaslih, dan tetap memasukkannya dalam DPT Pilkada 2015.

“Selain itu, kami juga memiliki bukti adanya mobilisasi massa dari luar Kabupaten Situbondo yang ikut mencoblos dalam Pilkada (9/12) lalu. Ini semua akan kami laporkan sebelum pemenang Pilkada Situbondo ditetapkan,” tandas Sunardi.

Menanggapi itu Ketua KPU Situbondo, Joedo Fadjar Riawan, tampak cukup menyayangkan sikap keberatan saksi Paslon nomor 2. Menurut Joedo, pihaknya cukup memahami saksi nomor 2 hingga keberatan untuk menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara. Meski begitu, proses akan jalan terus karena dua saksi paslon lain telah membubuhkan tanda tangannya.

“Jadi masalah (tidak tanda tangan, red) itu tidak akan mempengaruhi hasil rapat pleno rekapitulasi ini. Terkait item-item keberatan yang tadi disampaikan, tentu akan kami teliti lagi,” papar Joedo.

Gerindra Jatim Temukan Pelanggaran Berat

Sementara itu, DPD Partai Gerindra Jawa Timur menemukan adanya pelanggaran berat pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Situbondo. Hal itu diungkapkan Ketua OKK DPD Partai Gerindra Jatim, Mohammad Fawaid. Ia mengungkapkan ada temuan spektakuler berupa DPT palsu dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) warga di luar pulau atau Provinsi lain.

“Setelah diinvestigasi NIK kebanyakan dari Aceh, Sumatera atau Provinsi lain di luar Pulau Jawa. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 21 ribu DPT dengan NIK palsu,” ungkapnya saat ditemui dikantornya, Kamis (17/12).

Fawaid menuturkan, sebenarnya Panwaslih Situbondo sudah mengingatkan kepada KPU Situbondo atas temuan tersebut, namun KPU Situbondo tidak menghiraukannya.

“KPU tetap menggelar Pilkada meski Panwaslih sudah melarangnya agar memperbaiki DPT tersebut,” jelas Fawaid.

Tidak hanya itu, selain masalah DPT atau NIK palsu, menurut Fawaid juga ditemukan adanya pencoblosan ganda di beberapa TPS di Situbondo.

“Hari ini di Situbondo, Panwaslih menyerahkan para pelaku pencoblosan ganda tersebut ke pihak berwajib karena hal tersebut akan masuk ke dalam ranah pidana,” pungkasnya.