Hizbut Tahrir Indoenesia

Serambimata.com – ​Keberadaan kelompok sempalan dengan paham yang terus merongrong keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI) semakin membuat gerah sejumlah pihak. Salah satu kelompok yang tanpa tedeng aling-aling melakukan aksi makar dengan mengkampanyekan pemerintahan sistem khilafah dan anti Pancasila adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Karenanya, keberadaannya harus segera diakhiri agar tidak semakin mengganggu ketertiban masyarakat.

Kali ini pihak yang bertekad membubarkan  HTI datang dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Irjen Anton Setiadji. Ia dengan tegas ingin menghentikan aksi HTI di Jawa Timur. Karenanya, Polda menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) sudah mewacanakan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) pelarangan HTI di Jawa Timur.

“Kita akan menegaskan pelarangan itu dengan Perda yang dikeluarkan Gubernur Jawa Timur. Tunggu saja, sebentar lagi,” tandasnya kepada Duta usai menjadi pembicara dalam seminar tentang terorisme dan menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA)Surabaya, Rabu (07/09/2016) 

Kapolda mengakui, pelarangan itu bukan tanpa alasan. Semua dikatakannya berawal dari kasus di jember beberapa waktu lalu. Di mana dari hasil investigasi kepolisian, ternyata HTI itu benar-benar anti Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
“Kalau kita ya (Kepolisian, red), tidak memandang itu organisasi keagamaan atau bukan. Yang jelas, mereka sudah anti Pancasila, itu bagi kami (polisi) sudah sangat fatal. Ini harus dihentikan,” tandasnya serius. 

Aksi HTI dalam mengkampanyekan sistem Khilafah menolak demokrasi

Sebelumnya, pada bulan Mei lalu, kegiatan Muktamar Tokoh Umat yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di New Sari Utama Convention Hall Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu, dihentikan karena ada organisasi kemasyarakatan yang keberatan atas hal tersebut.

Dari berbagai sumber