(Gambar : beritabulukumba.com)

Serambimata.com – Hari ini, Jum’at, 31 Maret 2017 kelompok massa yang menamanakan dirinya Forum Umat Islam (FUI) dipastikan akan menggelar aksi 313, bahkan kabarnya peserta sudah berkumpul sejak dini hari tadi. Namun dua Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta lembaga fatwa resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan menolak rencana aksi tersebut.

NU, yang sejak awal tidak mendukung aksi-aksi  serupa sebelumnya dengan tegas bersikap kalau aksi 313 kali ini tidak perlu. Hal itu ditegaskan ketua umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj. Dia mengatakan tak perlu ada aksi lagi sebelum putaran kedua Pilkada DKI Jakarta berlangsung pada 19 April 2017. Dengan lugas lulusan Universitas Al Quro, Mekkah itu memandang bahwa setiap pilihan politik di Pilkada DKI Jakarta sebaiknya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. 

Ia pun melarang warga NU untuk tidak mengikuti aksi 313 sebagaimana larangan yang sudah ditegaskan sejak aksi-aksi sebelumnya. Kendati demikian Kiai Said meminta semua pihak untuk mensukseskan Pilkada DKI Jakarta hingga di hari pencoblosan nanti.

Muhammadiyah justru lebih keras menyikapi aksi yang akan dimulai usai Sholat Jumat itu. Ormas yang didirikan KH.Ahmad Dahlan itu menilai aksi unjuk rasa 313 yang menuntut perberhentian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari Jabatan Gubernur DKI itu  sarat muatan politis. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti. 

Pernyataan itu tidak berlebihan, pasalnya menurut Mu’ti pada aksi-aksi sebelumnya, telah disepakati bahwa kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok, diselesaikan secara hukum.

Menurut dia, perdebatan terkait perlu diberhentikan atau tidaknya Ahok dari jabatan gubernur sudah cukup karena saat ini Ahok tengah menyandang status Gubernur non-aktif DKI Jakarta, lantaran tengah mengikuti kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Oleh karena itu, menuntut agar calon gubernur petahana itu diberhentikan sebagai gubernur bukanlah jalan keluar. 

Muhammadiyah menyarankan masyarakat sebaiknya juga mengambil langkah politis bila tidak setuju Ahok kembali memimpin Jakarta. Cara politis itu dapat dilakukan melalui proses pemilihan putaran kedua yang akan dilaksanakan pada 19 April 2017. Jalur pilkada adalah sebuah penyelesaian yang demokratis bila masyarakat tak menghendaki Ahok jadi gubernur. Karenanya masyarakag harus menghormati proses demokrasi yang berjalan. 

Setali tiga uang dengan NU dan Muhammadiyah, MUI juga menilai tak perlu ada lagi aksi demonstrasi lagi sehingga aksi 313 tidak perlu lagi dilakukan. Harapan itu disampaikan langsung oleh Ketua MUI, KH. Ma’ruf Amin. Bahkan Kiai Ma’ruf menganggap aksi 313 sebagai aksi ngawur dan tidak tepat bila sampai ada upaya terselubung mengganti pemerintahan. 

Bila dua ormas terbesar NU dan Muhammadiyah ditambah MUI keberatan dan menolak aksi 313, bahkan melarang peserta mengatasnamakan kedua ormas itu, lantas FUI atas nama umat Islam yang mana…?. Wallahu a’lam…